Kota Bogor | inibogor.com
Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor melakukan rapat penanganan Covid-19 di ruang paripurna DPRD Kota Bogor pada Senin (22/2/2021).
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam rapat memang DPRD mengkritisi beberapa langkah-langkah Pemkot Bogor, namun untuk ganjil genap DPRD mendukung dengan beberapa hal yang harus diperbaiki atau dikuatkan.
“Ini kan Ikhtiar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 Kota Bogor. Tadi saat rapat banyak yang ditanyakan oleh DPRD Kota Bogor, memang ada informasi yang belum sampai dan ada yang baik untuk diperkuat, misal ada perkuatan ganjil genap,” kata Bima kepada wartawan.
Bima menjelaskan, bahwa pemberlakuan ganjil genap dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB ini dilakukan untuk menghidupkan geliat ekonomi, seperti tidak mengganggu produktifitas masyarakat, artinya mengecualikan masyarakat yang akan bekerja.
Selain itu, dalam rapat tersebut dibahas bagaimana menyiapkan skenario kedepan, anggaran apa yang dibutuhkan, penguatan apa yang harus dilakukan termasuk membahas mengenai kemungkinan untuk mengalokasikan bansos.
“Nah, mengenai bansos ini harus menunggu dulu intruksi dari pemerintah pusat lewat Kemendagri karena ini terkait dengan rasionalisasi anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar menuturkan, fokus pansus Covid-19 DPRD Kota Bogor ingin mengkonfirmasi laporan warga terkait ganjil genap kepada Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.
“Memang kemarin kita tahu, ada kelonggaran pengawasan wahana wisata dan restoran kemarin the jungle water park juga sudah dilakukan penindakan,” tuturnya.
Setelah ditanya ke Satgas Covid-19 Kota Bogor, lanjut Politisi PKS ini ada keterbatasan personil dalam pengawasan di tempat pariwisata dan petugas hanya fokus kepada pengawasan ganjil genap. Langkah memberikan sanksi penutupan sementara kepada tempat pariwisata yang melanggar protokol kesehatan merupakan hal yang tepat.
“Karena itu tata laksana penanganan perlu dikuatkan promosi dan sosialisasi. Masih ada masyarakat yang belum mengakui adanya Covid-19, lalu ada juga persoalan ketika harus melalui PCR dan konfirmasi masa tunggu membuat keresahan pasien. Kita tahu kan sampai dua hari menunggunya bahkan lebih,” jelasnya.
Karnain menjelaskan, untuk ganjil genap secara umum menurunkan angka mobilitas. Ia pun mengakui ganjil genap mampu menurunkan mobilitas masyarakat. Tapi dengan catatan kalau ada masyarakat yang tidak produktif harus ditahan.
“Kalau penguatan yang kita usulkan, kita berharap pemerintah tetap fokus pada penanganan kesehatan dan kita harapkan ada penanganan ekonomi secara responsif kepada kelompok terdampak dan juga usaha-usah di bidang ekonomi tetap terlapis regulasi yang melindungi mereka,” terangnya.
Ia menambahkan, bahwa untuk bansos memang tidak terangggarkan, termsusk WiFi RW untuk menunjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diluncurkan tahun lalu, tidak dianggarkan 2021 karena menunggu aturan dari pusat, namun karena pemkot menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka akhirnya ada pergeseran anggaran di bulan Maret 2021 di alokasikan kembali wifi RW untuk dukukangn PJJ.
“Kami menghormati regulasi yang sudah ada dan nanti di evaluasi, kami juga diberi ruang menampung masukan masyarakat. Kami hormati saja dan kita inginkan tidak ada pembedaan termasuk ketika ada situasi moge kemarin agar tidak menjadi polemik,” pungkasnya.
(Fik)
