indate.net-Bogor yang terus memperbaiki menjadi menjadi Kota Ramah HAM, Keluarga dan Anak, menjadi tantangan yang sangat besar untuk menaikkan menjadi predikat kota toleran. Banyak lembaga terlibat untuk mewujudkan itu, salah satunya adalah yang dilakukan Metamorfosis sebagai Mitra Utama USAID-MADANI bersama Forbodas. telah melakukan berbagai penguatan kapasitas di wilayah permodelan Kelurahan Kerukunan dan Inklusi di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Babakan Pasar dan Kelurahan Katulampa, dalam mendukung visi dan misi Walikota Bogor, Bapak Bima Arya Sugiarto. Selain itu dalam dalam waktu dekat Pemerintah Kota Bogor akan membuat Festival HAM yang pastinya penting sekali adanya contoh-contoh kegiatan toleransi yang sudah dilakukan.
Seperti kegiatan yang baru saja dilakukan pada tanggal, 24, 25 dan 28 Maret 2022, yaitu Monitoring Publik Program Toleransi Masyarakat & Keadilan Gender Kelurahan Katulampa. Tujuan adanya partisipasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan dari aspek kepuasan masyarakat, melakukan monitoring program toleransi dan keadilan gender dan membuat rekomendasi kepada pemerintah terkait program yang perlu ditingkatkan di Kelurahan Katulampa dalam menunjang Festival HAM.
Kegiatan langsung difasilitasi oleh Sofia, Direktur Metamorfosis dan Haslindah-Ketua Kopel Kota Bogor. Dalam kesempatan ini Sofia mengatakan pentingnya monitoring menggunakan Instrument Focus Grup Discussion (FGD) Community Score Card (CSC) - Kartu Penilaian Komunitas (KPK) yang sudah dipakai di beberapa Negara salah satunya Indonesia. Alat ini dipakai untuk meningkatkan kolaborasi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan dan tiap tahapan menghasilkan skor dan rekomendasi.
Tahap pertama monitoring dilakukan kepada masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, anak muda dan organisasi yang ada di Kelurahan Babakan Pasar. Hasilnya adalah masyarakat meminta kepada kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih meningkatkan program dan anggaran penguatan kapasitas bagi semua unsur masyarakat khususnya perempuan, anak muda, disabilitas. Juga melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali dari mulai perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi di semua kegiatan seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diadakan dari mulai tingkat RT sampai tingkat kota.
Tahap kedua monitoring dilakukan kepada pihak kelurahan yaitu lurah dan jajarannya, hasilnya adalah adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas dari penguatan kapasitas bagi SDM Kelurahan dan masyarakat, meningkatkan jumlah SDM perempuan di kelurahan, memperbanyak ruang social, ruang menyusui, tempat bermain anak dan dibentukanya tim terpadu yang menangani masalah kekerasan perempuan, anak dan intoleransi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil.
Tahap ketiga adalah pertemuan para pihak yang menghadirkan masyarakat, kelurahan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DP3A, Kesbangpol, Diskominfo dan Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Dalam tahap ini disampaikan rekomendasi hasil monitoring tingkat masyarakat dan disambut baik oleh OPD.
Drs. Dadang Sugiarta, M.Si, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, mengatakan pentingnya kegiatan yang sudah dilakukan oleh Metamorfosis dengan memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keadilan gender, kegiatan yang dilakukan ini sebagai salah satu cara mendukung Festifal HAM yang beridiologi Pancasila dan harapannya kegiatan ini menjadi contoh kelurahan lain untuk membentuk Kampung Toleransi. Selain itu pentingnya merangkul masyarakat dan someah (ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu, dan membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang meskipun belum dikenal).
Yulia Anita Indrianingrum, SH. M.Sc, Kepala Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Bogor menyampaikan, sangat mendukung penguatan kegiatan Toleransi dan Kesetaraan gender yang difasilitasi Metamorfosis dan Forbodas yang diselenggarakan di 2 Kelurahan. Komitmen Bantuan Hukum dan HAM akan menangani dan melayani masalah-masalah di komunitas secara gratis untuk kemaslahatan dan kemajuan pembangunan di Kota Bogor.
Fransisca, S.Psi pengawas perempuan dan anak DP3A menyampaikan, jika ada masyarakat yang bermasalah, bisa mengadukannya dengan aman di aplikasi Poling Gaul (Pojok Konseling keluarga Unggul) di aplikasi tersebut disiapkan para ahli yang akan menjawab. Terkait Kota Layak Anak (KLA) ada penilaian tersendiri dan penilaian itu terdiri dari 5 klaster.
Syukri Sayyid - Pranata Humas Diskominfo Kota Bogor mengatakan, saat ini Diskominfo mengawal pengaduan Sibadra 24 jam setiap harinya, ada staf dan verifikator, bisa melalui Whatsapp dan sosmed, dengan call centre 112 dengan gratis pulsa dan pengaduan ini bersifat publik dan semua pengaduan dicatat dan disosialisasikan kepada OPD terkait.(*)
.jpg "Sidak Pasar, Pj Wali Kota dan Forkopimda Cek Harga Pangan")
