indate.net-Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa banyak pihak yang tidak paham dengan program Buy The Service (BTS), yang mengusung operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor. Hal itu terkait polemik yang belakangan berkembang, mulai dari skema kerjasama hingga potensi pendapatan.
“Banyak yang belum paham program ini. Harus dipahami BTS ini program bantuan (pemerintah) pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendorong mobilitas kota. Sifatnya subsidi, mekanismenya kerjasama investasi,” katanya kepada awak media, Senin (4/4).
Sehingga ada kerjasama operasional (KSO) antara Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor dengan PT Kodjari, yang berperan dalam pengadaan aset. Sedangkan untuk operasional seperti gaji sopir dan ritse, menjadi tanggung jawab BPTJ.
Kemudian, keuntungan dari program atau kerjasama ini yang juga sempat disoal oleh DPRD Kota Bogor dalam beberapa kali kesempatan rapat kerja, Ia tidak segan menyebut bahwa masalah transportasi sangat berkaitan dengan pelayanan. Di mana yang diuntungkan haruslah masyarakat.
“Nggak seperti PDAM jual air lalu untung. Ini kan pelayanan, yang untung masyarakat. Kalau mau dirupiahkan silahkan saja hitung, (tapi) nggak seperti itu pola pikirnya. Berkali-kali saya sampaikan, transportasi adalah subsidi, ini kan soal pelayanan, bukan tentang ngutip uang lalu untung sesekali. Nggak. Jadi warga yang diuntungkan,” jelas Bima Arya.
“Itu prinsip yang pertama harus dipahami. Di banyak negara, nggak ada yang untung. Semuanya keluar juga. Lihat di Jakarta, Gubernur Anis ada 118 persen untuk alokasi tambahan subsidi. Rp4,3 triliun. Pola pikir harus sama dulu. Orang yang mempertanyakan itu (operasional Biskita Transpakuan melalui skema BTS, red), nggak paham bahwa transportasi itu adalah pelayanan,” sambung politisi PAN itu.
Di sisi lain, Bima juga menegaskan, bahwa sejak awal modelnya kerjasama operasional (KSO), karena posisinya berbeda.
“Harus kita akui PDJT nggak punya uang, yang punya uang PT Kodjari, tapi gimana caranya warga dapat untung? Makanya kita sambut program BTS ini. Kita kan punya resources, kita punya shelter, regulasi juga ada di kita. Dishub dan PDJT bisa koordinasi dengan organda dan lainnya. Sementara anggaran untuk pelayanan, kita gandeng PT Kodjari, maka bentuknya kerjasama operasional,” tukasnya.
“Kalau ditanya, sudah berapa pendapatan yang masuk? kan nggak ada yang masuk, kan (tarif) gratis. Yang ada hanya transfer (dari pusat) untuk membeli operasional tadi, yang jumlahnya itu silahkan tanya Bu Dewi (Pimpinan PT Kodjari, red) dan Bu Lies (Direktur PDJT, red) yang jawab,” imbuh Bima Arya.
Sementara Direktur PDJT Lies Permana Lestari mengakui memang ada kesulitan dalam menjalankan program BTS ini karena semua merasa ini adalah hal pertama kali. Ia juga tidak ragu lantaran dalam menggelontorkan bantuan BTS, tentu ada audit dari program pemerintah pusat. Sehingga lebih terjamin.
“Jadi kita tidak mengeluarkan uang. Kedua, tidak pernah ada konsorsium, walaupun saat itu saya belum ada (jadi direktur, red), yang ada hanyalah KSO. Di awal PDJT itu BUMD yang dibebankan layani transportasi. Nah bareng PT Kodjari, kita sama sama laksanakan program BTS ini,” pungkasnya.(*)
