-->
  • Jelajahi

    Copyright © IndateNews
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Tambal Kekurangan Guru, Angkat Honorer Jadi PPPK

    Indate News
    13/07/22, Juli 13, 2022 WIB Last Updated 2022-07-13T11:43:39Z


    indate.net-BOGOR - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi menyampaikan sebanyak 817 guru honorer sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) bersiap diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kota Bogor juga berharap pada kuota CPNS untuk menambal kekurangan guru. 

    "Sebagian sudah ikut proses CPNS tahun 2021 dan 500 formasi masih menunggu informasi dari pusat, rencananya ada pengangkatan, kita bersiap," jelas Hanafi, kemarin. 

    Hanafi menuturkan, dari 317 orang yang telah mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan lulus, mereka tinggal menunggu pengangkatan. 

    Sementara sisanya, 500 orang yang diproyeksikan akan mengisi formasi baru guru di Kota Bogor masih dalam tahapan proses komunikasi dengan pemerintah pusat dan kesiapan anggaran dari pemerintah kota.

    Di Kota Bogor, kata dia, total terdapat sekitar 8.000 guru honorer dan pegawai negeri sipil (PNS). Dari jumlah tersebut, terdapat 1.600 guru honorer dan 6.400 guru PNS yang sudah terkikis oleh pensiun setiap bulan.

    "Yang jelas setiap bulan minimal 10 guru PNS pensiun. Kalau guru honorer tidak diangkat, siapa yang mau mengajar mengisi kekosongan itu," ujarnya.

    Hanafi mengemukakan, pada pengangkatan PPPK untuk guru honorer, Pemerintah Kota Bogor harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk gaji dan lainnya. Sementara, kata Hanafi, untuk format gaji dan tunjangan telah ada poin-poin yang ditetapkan pemerintah pusat.

    Untuk menghadapi alokasi dana ini, perlu perhitungan yang matang bagi pemerintah kota agar keseimbangan terjadi antara kebutuhan pegawai dan kemampuan dana.

    Namun demikian, Hanafi berharap, pemerintah pusat dapat membantu ribuan guru honorer yang ada di daerahnya segera mendapat penetapan sebagai PPPK.

    "Gaji disesuaikan juga dengan kemampuan daerah, UMR mungkin bisa di atasnya dengan lain-lain, yang jelas pemerintah pusat sudah ada tor-nya. Tinggal kesiapan kita," pungkas dia.(*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini