indate.net- CIBINONG - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor, Amsohi, mengusulkan adanya pelatihan atau pembinaan khusus dalam program Lima Warga Satu Guru (Mawar Sagu) untuk meningkatkan Rata-rata Laman Sekolah (RLS). Dia menilai, target RLS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang didominasi rentang usia 25 tahun ke atas, akan lebih mudah ketika diberikan pelajaran non formal. Namun dengan catatan pagar sebagai pembatas dilakukannya materi pembelajaran tetap ada.
“Kami sudah usulkan ini, agar masyarakat yang nanti ikut dalam peningkatan RLS bisa sekalian diberikan pelatihan khusus yang memang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Misalkan menjahit atau apapun itu,” kata Amsohi kepada PAKAR, Selasa (9/8). PGRI sendiri, sangat mendukung program Mawar Sagu yang saat ini tengah dimatangkan tersebut. Namun Amsohi menilai jika hal itu perlu adanya satu formulasi yang dirancang untuk menjadi sebuah acuan kerja para tenaga pendidik dalam mengabdi, memberikan pendidikan kepada masyarakat.
“Kalau saya melihat, jika program ini dilaksanakan secara kelembagaan baik formal maupun non formal, itu agak sulit karena berbicara RLS sasarannya adalah usia 25 tahun ke atas. Sehingga menurut hemat saya harus ada sebuah gerakan masyarakat untuk mengikuti program ini. Karena tentunya pendataannya pun akan melibatkan para ketua RT di wilayah,” jelas Amsohi.
Untuk memaksimalkan itu, Amsohi memastikan jika pihaknya pun mulai menginventarisir para tenaga pendidik di wilayah. Membantu pemerintah melaksanakan program Mawar Sagu secara maksimal dan sesuai harapan.
“Saat jumlah guru di Kabupaten Bogor termasuk dari swasta dan di bawah kemenag (Kementerian Agama) ada sekitar 40 ribu orang. Program mawar sagu ini sudah kami sosialisasikan setiap pertemuan. Dan pada intinya kami mendukung program tersebut untuk kemudian dilaksanakan sesuai regulasi dan harapan bersama,” tandas Amsohi. Diketahui sebelumnya, Mawar Sagu merupakan program Pemkab Bogor untuk meningkatkan RLS di wilayahnya dengan harapan target wajib belajar sembilan tahun bisa tercapai. “RLS di Kabupaten Bogor saat ini baru mencapai 8,31 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan RLS secara nasional yakni 8,54 tahun,” kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Mawar Sagu, kata Iwan, merupakan program gagasan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor. Dia meyakini langkah itu akan mampu mendongkrak RLS di wilayahnya.
Sementara untuk pengerahan camat dan kepala desa, Pemkab Bogor mewajibkan para pimpinan di wilayah itu untuk mendata setiap warga. “Para camat dan kades juga harus melakukan kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25–55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun dengan mengoptimalkan peran RT dan RW,” kata Iwan.
Menurutnya, camat dan kepala desa juga harus mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menggenjot angka RLS di Kabupaten Bogor. “Setelah itu, camat dan kades harus membentuk satgas desa, serta mengoptimalkan PKBM yang ada di wilayahnya. Sementara Pemkab Bogor akan melakukan penilaian terhadap kecamatan dan desa terkait capaian RLS ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, Iwan juga meminta kades dan camat mendorong pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal agar bekerja sama dengan PKBM sekitar, dengan membentuk satuan pendidikan muadalah. Iwan menjelaskan, beberapa cara lain juga bisa dilakukan untuk meningkatkan RLS. Misalnya, mendorong dunia usaha dan industri agar ikut serta meningkatkan tarap pendidikan karyawannya secara berjenjang. Para kades juga perlu mewajibkan perangkat desa hingga kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk menempuh wajib belajar sembilan tahun.
“Camat hingga kades perlu mengoptimalkan peran lembaga pendidikan, organisasi profesi pendidik, dan dunia usaha. Selain itu bisa memaksimalkan ormas dan majelis taklim untuk mendorong anggotanya melanjutkan pendidikan (paket A, B, dan C),” jelas Iwan. Sementara, Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengatakan jika program Mawar Sagu yang diinisiasi pihaknya merupakan program untuk mewujudkan pemerataan pendidikan masyarakat.
“Nantinya para tenaga pendidik menjaring warga belajar dari masyarakat di lingkungan rt/rw hingga kecamatan yang berstatus belum memiliki ijazah baik itu jenjang sd,smp, hingga sma/smk sederajat melalui program kejar paket kesetaraan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM),” jelasnya.
Dia meyakini jika hal ini akan sangat mendorong peningkatan RLS daerah terlebih penghitungan angka partisipasi rls dimulai ketika masyarakat berada diumur 25 tahun. “Output dari program ini adalah, warga yang belum menamatkan jenjang pendidikan sd, smp, sma/smk sederajat bisa memiliki ijazah, ditambah dengan tidak adanya batasan umur pada warga belajar maka program ini sangat efektif untuk menggenjot angka rls daerah,” kata Juanda.(*)
