indate.net-Kota Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor, Komisi IV Politisi Fraksi PKS, Hj. Sri Kusnaeni menggelar reses. Kali ini reses masa sidang ke tiga tahun 2022 yang di gelar di rumah warga Kampung Sari Gading, RT 04 RW 07, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (14/9/2022).
Dalam resesnya, Sri Kusnaeni menyampaikan kepada kepada kaum muda bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban untuk turun langsung ke masyarakat di dapilnya untuk menyerap aspirasi kaum muda.
"Dan ini masa sidang pertama tahun 2022-2023. kita di kasih kesempatan selama tiga hari untuk menemui kembali masyarakat di dapil, untuk menyerap aspirasi, apa yang terjadi di masyarakat atau dilapangan, untuk kemudian nanti dibahas di rapat-rapat kita carikan solusinya," ujarnya kepada wartawan di lokasi reses.
Sri mengatakan, sebelum mengunjungi Kampung Sari Gading pihaknya sudah mengunjungi 9 titik di wilayah Bogor Selatan selama tiga hari.
Dalam tiga hari itu pihaknya mengunjungi warga, dari Majlis Ta'lim, Posyandu, dan aktivis masyarakat.
"Nah saya juga ingin menyerap aspirasi dari kalangan anak-anak muda apa sebenarnya yang menjadi harapan-harapan mereka," tuturnya.
Apalagi misalnya kedepan mereka akan memiliki pengalaman baru untuk memilih. Jangan sampai kemudian mereka tidak tau apa yang harus dilakukan. Makanya saya perlu memberikan pendidikan politik.
Buat anak anak muda generasi milineal. Karena kedepan mereka menjadi calon pemimpin.
Selanjutnya Sri menyampikan, kemarin juga saya kunjungi komunitas olah raga. menyerap aspirasi, bagaimana punya harapan membangun kota Bogor yang lebih baik, dari sisi ke olah ragaan. Apalagi sekarang ada perda dalam pembahasan tinggal nunggu fasilitas dari gubernur perda tentang ke olah ragaan.
Kalau dari kalangan masyarakat secara umum rata-rata masukannya adalah kaitan BPJS yang tertunggak, anak sekolah yang tertunggak ijazah, RTLH, dan banyak yang mengeluhkan fasilitas umum," terangnya.
Namun demikan, BPJS sendiri bukan program baru. Dan saat ini ada beberapa skema seperti BPJS mandiri memang bayar sendiri, sedangkan PBI skemanya ada yang dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. Dari kota sendiri belum terpenuhi kouta yang ada, artinya masih ada peluang masyarakat bener-benar yang tidak mampu untuk mengoptimalkan program BPJS yang PBI.
Tapi jangan sampai memanipulasi data yang mampu dikatakan tidak mampu, ya salah juga. Memang ada program itu. Karena kesehatan masyarakat tanggung jawab pemerintah," ucapnya.
Kenapa bisa terjadi menunggak pembayaran BPJS mandiri, salah satu faktornya mungkin karena selama dua tahun pandemi banyak memukul perekonomian masyarakat, baik yang terkena PHK, usahanya gulung tikar dan sebagainya.
Sehingga yanga selama bisa membayar iuran BPJS dan akhirnya menunggak sehingga tidak aktif lagi
"Saya berharap masyarakat yang memang kondisi seperti itu, ayo segera mutasi BPJS mandiri ke PBI di urus melalui aplikasi solid dari dinsos dengan mendaftar. Nanti kan ada verivikasi dari kelurahan, dinsos, dinkes, BPJS," pungkasnya.(*)
