Indate.net-Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Mikro dan Perdagangan Perindustrian (DinkukmDagin) Kota Bogor pesimis dengan target yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop dan UKM) terkait progam Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha, Kecil dan Mikro (PL KUKM).
Di mana, program PL KUKM dari Kementerian itu Kota Bogor mendapat target sebanyak 77 ribu data Koperasi dan UKM dengan batas waktu hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Hal ini, diungkapkan Kepala Bidang UKM pada DinkukmDagin Kota Bogor, R Medi Sandora saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/9).
"Kalau ditanya optimis atau pesimis, saya rasa pesimis. Karena waktunya tinggal satu bulan lagi," ungkap Medi.
Medi mengatakan, dari target yang sudah ditentukan itu DinkukmDagin Kota Bogor baru bisa mendata Koperasi dan UKM sebanyak 30 persen atau sekitar 37 ribu KUKM. Sedangkan waktu yang diberikan terus berjalan hingga akhir Oktober 2022. Kemudian, Ia juga menyampaikan, capaian 30 persen itu karena awalnya terkendala dengan honor dan ada juga enumerator yang tidak jalan.
"Target data KUKM yang diberikan kepada Kota Bogor itu berdasarkan data dari program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021, dimana mereka ini Koperasi dan UKM yang mendapat bantuan sebesar Rp 1,2 juta, yang jumlahnya 94 ribu KUKM, tetapi Kemenkop menargetkan Kota Bogor sebanyak 77 ribu data KUKM," jelasnya.
Dari data BPUM itu, Kemenkop UKM meminta Kota Bogor untuk memverifikasi kebenarannya apakah data KUKM tersebut betul-betul ada usahanya atau tidak, dan hal ini berlaku juga bagi daerah-daerah lainnya yang ada di Jawa Barat.
"Setelah mendapat target tersebut, kami pun membentuk tim enumerator dengan ditunjuk dari kelurahan sebanyak 2 orang dengan target 500 data per enumerator. Namun, fakta di lapangan ternyata enumerator yang ditunjuk dari kelurahan itu, hanya mampu mendapat data sebanyak 9 ribu KUKM. Data ini berdasarkan hasil pencapaian enumerator di bulan terakhir (kemarin)," ucapnya.
Sedangkan waktu yang diberikan, sambung Medi, tersisa tinggal satu bulan lagi dan inilah alasan dirinya pesimis untuk mencapai 100 persen yang ditargetkan oleh Kemenkop dan UKM.
Lanjut Medi, sebetulnya jika dihitung 2 orang enumerator di setiap kelurahan itu masih kurang, karena jumlah kelurahan di Kota Bogor berjumlah 68 kelurahan, sehingga hanya 136 enumerator. Kurangnya jumlah enumerator, maka pihaknya melibatkan mahasiswa dan orang-orang yang ditunjuk oleh enumerator itu sendiri, hingga akhirnya mencapai 154 orang dengan target per enumerator sebanyak 500 data.
"Sampai hari ini mereka (enumerator) m asih terus bekerja, masih melakukan pendataan di lapangan," katanya.
Meski capaiannya 30 persen, pihaknya mengklaim bahwa Kota Bogor merupakan terbaik ke dua di Jawa Barat di bawah Sukabumi yang sudah mencapai 50 persen. Tetapi, jika dibandingkan jumlah targetnya Kota Bogor itu di Sukabumi, di mana untuk Sukabumi hanya 46 ribu, sedangkan Kota Bogor 77 ribu.
"Apabila sampai akhir batas waktu yang sudah ditentukan kita tidak mencapai 100 persen, ya kita sampaikan apa adanya, kita serahkan data ril berdasarkan hasil yang dilakukan enumerator di lapangan," ucapnya.
Masih kata Medi, pencapaian dalam melaksanakan PL KUKM dari Kementerian itu, tentu berdampak pada program-program yang ada di Kementerian kepada Kota Bogor. Sebab, program-program tersebut disesuaikan dengan data ril KUKM yang ada di Kota Bogor.
"Jadi, program-program yang ada di Kementerian itu disesuaikan dengan data ril yang kita dapatkan di lapangan. Artinya, program dari Kementerian disesuaikan dengan data KUKM yang kita lakukan sekarang ini," tutupnya.(*)
