indate.net-BOGOR - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengecek perbaikan jalur kereta Bogor - Sukabumi yang terdampak longsor di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, akhir pekan lalu. Didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, Menhub Budi Karya Sumadi juga mengunjungi posko pengungsian korban longsor di SMPN 9 yang tak jauh dari lokasi. Sesampainya di posko pengungsian, Budi merangkul dan memeluk warga yang terdampak longsor atas nama Kusmayadi yang juga kehilangan anggota keluarganya.
Dalam kunjungan itu Budi juga membagikan bingkisan untuk anak anak dan warga yang terdampak longsor. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Perhubungan Budi menyampaikan duka mendalam bagi warga yang terdampak dan menjadi korban dalam peristiwa longsor. “Saya minta kepada Dirjen Perkeretaapian memberikan pertolongan-pertolongan, baik yang dilakukan di rumah sakit maupun yang di pengungsian,” katanya.
Dalam melakukan recovery dan perbaikan jalur kereta lintas Bogor Sukabumi, ia meminta agar dilaku kan dengan kehati-hatian. Untuk satu jalur yang sudah bisa dilintasi KA Pangrango, Menhub meminta agar kecepatan kereta dikurangi dan jumlah penumpang tidak diisi secara maksimal. Upaya rekonstruksi rel yang terdampak longsor dilakukan secara dua tahap dengan pemasangan pile ketika para korban yang masih dalam pencarian telah ditemukan dan die vakuasi.
“Kita harapkan kita pengecekan selama 15 hari. Karena ini longsor dalam kecuraman yang sangat tinggi. Kita butuh waktu 3 bulan untuk melakukan recovery maupun rekonstruksi secara menyeluruh. Oleh karenanya saya sampaikan kepada pak Dirjen lakukan secara spartan, lakukan secara detail bekerjasama dengan Pemda dan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Budi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPBD Kota Bogor, TNI-Polri dan para relawan yang melakukan misi kemanusiaan dan upaya pertolongan dan Kemenhub melalui DJKA dan PT KAI siap melakukan kerja sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya ketika menurunkan alat berat untuk bantu proses evakuasi. Selanjutnya kata Budi, pihaknya siap untuk melakukan kerja sama bersama Kemen PUPR untuk mendapatkan rumah tinggal. “Terkait yang dilaporkan pak Theo (Kepala BPBD Kota Bogor), ini daerah hitam yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan bangunan hunian. Karena ada dalam kecuraman. Sehingga kalau ada rumah pasti ada tekanan yang membuat dia labil saat ada air dari atas sana,” katanya.(*)
