indate.net-Dengan mengenakan seragam putih abu ratusana emak-emak yang mengatasnamakan keluarga besar Marhaenis turun kejalan gelar aksi unjuk rasa di depan SMAN 3 Kota Bogor Jalan Pakuan Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor pada Selasa 25 Juli 2023.
Aksi tersebut dilakukan para kaum emak-emak menyuarakan kekecewaaan terkait dugaan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (BPDB) sistim zonasi yang terjadi di sejumlah sekolah favorit di kota bogor.
Dalam aksinya itu para emak yang sesekali memukul peralatan dapur yang di bawahya seperti pengorengan dan panci saat orator berorasi di atas mobil.
Ketua Dewan Pimpinan Kota Bogor Keluarga Besar Marhaenis, Atty Somaddikarya mengutaran, tidak mencari mana yang benar dan salah. Sebab, perlu disadari juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan tidak ada penambahan SMA dan SMK negeri di Kota Bogor.
“Kita juga harus sadar diri pemerintah Jawa Barat tidak memberikan infrastruktur gedung sekolah bertambah di Kota Bogor. Artinya ada kelemahan di sini,” kata Atty.
Pada saat ini terjadi, pihak yang melakukan kecurangan alangkah baiknya untuk mundur atau didiskualifikasi sesuai aturan yang ada.
“Dan adanya kebijakan Gubernur Jawa Barat, harus dilakukan diskualifikasi bagi mereka yang melakukan kecurangan supaya masyarakat di bawah bisa naik menikmati SMA dan SMK negeri di Kota Bogor,” katanya.
Atty menegaskan, dirinya memiliki bukti adanya pelanggaran dalam PPDB jalur zonasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Sebenarnya sistemnya tidak salah, yang salah adalah oknum yang bermain di dalamnya. Kan ini untuk mengakomodir yang terdekat dan masyarakat miskin dari jalur afirmasi,” ujar Atty.
Sementara itu, Salah satu pengunjuk rasa, Aprilda Dasa Pertiwi, mengatakan, aksi ini sebagai simbol kekecewaan atas kemunduran pendidikan di Kota Bogor.
Sebab, sambung dia, banyak pengaduan kecurangan pada PPDB jalur zonasi yang merugikan warga yang dekat dengan sekolah justru tidak lolos.
“Banyak aduan kecurangan yang datang kepada kami, ternyata warga sekitar ini malah tidak keterima di sekolah yang ada di sekitar rumah mereka,” ungkapnya.
Selain diduga ada pemalsuan dokumen seperti Kepala Keluarga (KK), Aprilda menilai panitia PPDB juga kurang selektif dalam memproses yang menjadi syarat sistem zonasi.
“Banyak yang memalsukan dokumen, terus juga panitia tidak selektif. Semisalnya membatik KK, dia terbitnya belum satu tahun, tetapi dianggapnya sudah satu tahun,” katanya.
Menanggapi unjuk rasa tersebut, Kepala SMAN 3 Kota Bogor, Dewi Suhartini mengatakan, pihaknya hanya menerima data yang diunggah peserta pada sistem PPDB.
“Kami hanya menerima data yang di-upload, oleh orang tua siswa. Nah kami tidak melihat secara hardcopy, kami hanya melihat di web di aplikasi PPDB,” ucap Dewi.
Untuk ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan PPDB di SMAN 3 Kota Bogor.(ian)
