indate.net-Dalam rangka percepatan pembangunan program prioritas Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama unsur pimpinan Forkopimda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang secara langsung dipimpin Danrem 061/Suryakancana, Brigjen TNI Anan Nurakhman dan Wali Kota Bogor, Bima Arya di Aula Pagar Betis Korem 061/SK, Jalan Merdeka, Jumat (22/9/2023).
Penataan pasar dan PKL merupakan hal yang menjadi pembahasan. Kepada pimpinan Forkopimda Kota Bogor dan semua yang hadir, Bima Arya menjelaskan garis besar rencana penataan pedagang kaki lima ke beberapa pasar di Kota Bogor, diantaranya Pasar Jambu Dua yang menurut rencana akan rampung pada November, Pasar Sukasari, Tempat Penampungan Sementara (TPS) Mawar dan Pasar Devris. Untuk lahan parkir yang terdampak dan menambah kesemrawutan, rencananya akan digeser.
“Konsep relokasi yang ada sifatnya permanen dan berkelanjutan bukan seperti yang sudah-sudah. Harapan kami para pedagang bisa memahaminya, untuk itu kami mohon dukungannya untuk koordinasi dan konsolidasi di lapangan terkait opsi relokasi, membangun komunikasi serta antisipasi jika opsi yang ada tidak berjalan sesuai rencana,” kata Bima Arya.
Dalam rakor tersebut, hadir mendampingi Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah, pimpinan perangkat daerah terkait, Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir dan Camat Bogor Tengah, Dicky Iman Nugraha yang menyampaikan laporan.
Diantaranya, Kadis PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina menyampaikan progres positif pembangunan di kawasan Pasar Kebon Kembang yang diharapkan diimbangi pengawasan agar PKL tidak kembali lagi ke lokasi.
Selain dukungan, semua yang hadir menyampaikan masukan. Diantaranya Danrem 061/SK, Brigjen TNI Anan Nurakhman yang menyebutkan dibutuhkan ketegasan, sosialisasi dan kerja sama yang lebih intens lagi.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengharapkan untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif mengingat kondisi yang ada saat ini dan menjaga keamanan serta ketertiban kota.
Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Inf Fikri Ferdian menyampaikan selain komunikasi, ia menekankan pengawasan, komitmen, integritas dan konsistensi dalam melaksanakan sosialisasi yang disampaikan harus sesuai dengan kebijakan dan rencana utama.
Disamping itu, dibutuhkan kepastian kesiapan tempat relokasi yang didukung sarana prasarana, yang diungkapkan Kajari Kota Bogor, Waito Wongateleng.
“Pengawasan, komitmen pendisiplinan dan penegakkan diperlukan agar kendala yang muncul tidak terulang lagi di lokasi pembangunan,” ungkapnya.
Di akhir Bima Arya menyampaikan semua sudah ada skenario dan masih berikhtiar untuk memaksimalkan komunikasi dan sosialisasi opsi pengelolaan pasar dengan simpul pedagang yang ada.
Menurut Bima Arya bagus jika Forkopimda Kota Bogor turun bersama-sama untuk sosialisasi lebih maksimal dan menunjukkan keseriusan.(*)
