indate.net-BOGOR - Pemkot Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor tahun 2025 dengan tema ‘penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan pelayanan dasar yang berkualitas’ di Bale Pakuan Ballroom Padjajaran Suites Hotel, Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (26/2/2024).
Dalam acara tersebut Sekda Kota Bogor Hj Syarifah Sofiah Dwikorawati memberikan arahan dan pemaparan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Syarifah melanjutkan, ada masukan bagaimana membangun kebudayaan, bagaimana link and match hasil penelitian dan sharing ilmu dari peneliti ke berbagai masyarakat.
“Tadi ada masukan dari peneliti, bagaimana mereka ingin berbagi ilmu soal menulis buku, karya ilmiah dan lainnya. Nah itu, belum disingkronkan. Selanjutnya masukan dari masyarakat ke kami harus banyak bangun pedestrian, belum tersambung semua tapi sudah nyaman untuk pejalan kaki,” terangnya.
“Kemudian ada masukan soal kami hanya bisa bangun, tapi belum memelihara pedestrian karena banyak diisi oleh PKL. Dan saat ini padahal ada upaya pemeliharaan dengan tim tangkas, kami halau PKL. Karena Pedestrian untuk pejalan kaki. Intinya banyak masukan komunitas, komunitas pengamen jalanan juga diminta supaya tidak di lampu merah sehingga disediakan tempat yang seharusnya,” tambah Syarifah. Sementara itu, Kepala Baperinda Kota Bogor, Rudi Mashudi menjelaskan, ada beberapa hal masukan terkait dengan ekonomi kreatif kemudian juga pembangunan SDM, pendidikan, juga ada hal terkait dengan sosial. Kemudian tadi ada usulan para teman seni jalanan, kemudian dari unsur sosial pengamat atau aktivis HIV Aids.
“Intinya mereka ingin hal yang mereka kerjakan ada support dari pemerintah. Sebelumnya, pada minggu lalu ada Musrenbang tematik dengan penyandang disabilitas, lansia, anak dan perempuan. Kami berharap usulan atau aspirasi mereka tidak ada yang terlewat,” jelasnya.
Rudi memaparkan, melihat dari Musrenbang dan Pokir, hampir diatas 80 persen usulannya infrastruktur semua. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, bahwa memang cenderung usulan itu infrastruktur, sementara unsur sosialnya sangat sedikit. “Ya, padahal kami ingin membangun SDM juga sebagai kualitas dari pelayanan publik. Kalau dari disabilitas ingin ada fasilitas ke arah ekonomi dan mereka lebih berdaya. Untuk sekarang mereka sudah difasilitasi tempat untuk kumpul di Jalan Kedondong, Kecamatan Bogor Utara dan itu milik Pemkot Bogor,” paparnya.(*)
