.webp)
indate.net-BOGOR - Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) mulai mengembangkan bisnis baru, sebagai upaya untuk bertahan setelah tidak lagi diberikan bantuan keuangan dari Pemkot Bogor. Melalui Kujang Fresh, PPJ Kota Bogor siap menyediakan kebutuhan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor.
Direktur Utama PPJ, Jenal Abidin menuturkan, upaya bertahan Perumda PPJ Kota Bogor dilakukan dengan cara membangun bisnis baru melalui Kujang Fresh, sehingga tidak mengandalkan dari sewa los dan kios.
"Tentunya bisnis baru ini akan membantu keuangan PPJ dan juga mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Bisnis baru yang akan dibuka bisnis beras yang akan dijalankan," ungkap Jenal kepada wartawan pada Senin (29/7/2024).
Jenal memaparkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan Perumda Pasar Jaya dan Bank Indonesia untuk membantu mengembangkan usaha ini.
"Permulaan usaha melalui Kujang Fresh ini nantinya akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan beras pegawai BUMD dan ASN di Kota Bogor. Tentunya saya berharap ini mampu meningkatkan laba perusahaan," paparnya.
Jenal menjelaskan, selain mengembangkan bisnis melalui Kujang Fresh, Perumda PPJ akan berusaha untuk menjaga keberlanjutan program yang telah dijalankan.
"Baik yang telah dilakukan oleh direksi sebelumnya maupun yang sedang berjalan saat ini. Keberlanjutan ini juga sebagai upaya agar perusahaan terus berkembang secara konsisten. Kami lakukan evaluasi kami monitoring, yang baiknya kami lanjutkan kemudian yang sudah selesai kami tingkatkan programnya untuk yang lebih baik," jelasnya.
"Dengan langkah tersebut, alhamdulillah dari tahun 2019 kemarin sampai sekarang, perusahaan ini ada laba yang diberikan sebesar 55 persen untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor," tambah Jenal.
Jenal membeberkan, komoditas awal Kujang Fresh kan pemenuhan kebutuhan pokok saat pandemi Covid-19, kemudian setelah kembali normal saat ini lebih difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan beras.
"Semoga bisa berjalan lancar dan tentunya dimulai untuk BUMD dan ASN dahulu, kemudian bisa ke masyarakat," pungkasnya.(*)
