indate.net-BOGOR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menargetkan pengurangan unit angkutan kota (angkot) yang saat ini masih berjumlah 3.003 unit, menjadi 2.000 unit pada tahun ini. Kepala Dishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra mengaku, sebelumnya di akhir 2023, jumlah angkot di Kota Bogor tercatat sebanyak 3.400 unit. Namun berangsur berkurang menjadi saat ini 3.003 unit.
Dishub Kota Bogor akan melanjutkan pengurangan jumlah angkot hingga mencapai angka 2.000 unit pada akhir 2024. “Jumlah angkot saat ini sudah melalui berbagai tahap pengurangan. Idealnya, kami perkirakan jumlah angkot yang dibutuhkan berkisar antara 1.400 hingga 2.000 unit,” kata dia, kemarin.
Ia mengatakan, penurunan jumlah angkot ini sudah melalui sejumlah program seperti reduksi, konversi, dan penghentian angkot yang secara teknis usianya sudah lanjut. Untuk mewujudkan target tersebut, Marse menyebut, Dishub Kota Bogor berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), KKSU transportasi, serta pengusaha dan penggiat angkot.
“Pengurangan ini tidak hanya berdasarkan kebijakan pemerintah kota, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pemilik angkot,” tukas dia. Dengan langkah-langkah itu, Marse berharap, dapat meningkatkan efisiensi layanan angkutan kota dan memenuhi kebutuhan transportasi publik di Kota Bogor dengan lebih baik. “Kami akan sesuaikan dengan aturan yang umur teknis, reduksi, rerouting mengalihkan ke lokasi yang belum terlayani,” ujarnya.
Ditambahkan Marse, ada beberapa arahan dan harapan dari pimpinan terkait dengan tugas-tugas Dishub yang selama ini sudah berjalan, selain mengurangi jumlah angkot. Diantaranya, meminta Dishub untuk selalu bekerja dengan baik dalam hal penataan lalu lintas, perparkiran, dan titik-titik rawan kemacetan.
“Kami juga diminta untuk mengkaji penataan transportasi publik, karena saat ini kan sedang berjalan pengurangan jumlah angkot, tapi juga harus dipikirkan penggantinya,” tukas Marse. Merespon arahan Pj Wali Kota BOgor, Marse menyampaikan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Dishub Provinsi. Apalagi Pj Wali Kota bersedia membantu dan mendorong apabila diperlukan untuk berkoordinasi sesuai dengan kewenangannya. Termasuk dalam hal aset kantor Dishub yang masih milik Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap Pj Wali Kota Bogor juga bisa mendorong hal ini. Surat permohonan agar aset dihibahkan atau dialihkan kepada Pemkot Bogor sudah kita sampaikan, tinggal nanti mungkin dorongan dari Pj Wali Kota kepada pak Gubernur kemudian ditindaklanjuti di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jawa Barat, sehingga kita bisa lebih intens untuk menata kawasan atau kantor kami sendiri,” pungkas dia.(*)
