indate.net-Bencana hidrometeorologi yang melanda pada awal Maret 2025 lalu mengakibatkan kerusakan serius pada Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. Kerusakan tersebut menyebabkan jalan ambles dan tidak dapat difungsikan lagi, padahal jalur ini merupakan akses vital bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya.
Sebagai respons, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera membentuk Tim Penanggulangan Bencana Khusus untuk menangani kejadian ini. Tim ini melibatkan sejumlah dinas terkait seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Dishub.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan bahwa tim tersebut bertugas untuk menyiapkan rencana pembangunan akses pengganti, termasuk proses pembebasan lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED). “Tim ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pak Eko Prabowo,” ujar Dedie.
Pemkot juga menjalin koordinasi dengan instansi pusat, seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Kementerian Pekerjaan Umum, guna membahas risiko lanjutan akibat kondisi geografis di lokasi jalan yang ambles.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meninjau lahan di Kelurahan Lawanggintung yang akan dijadikan jalur alternatif. Sekitar 3.500 meter persegi lahan milik warga direncanakan untuk dibebaskan dan dibangun jalan baru sepanjang kurang lebih 200 meter.
“Proses pembebasan lahan akan mengikuti prosedur resmi, termasuk negosiasi dengan pemilik tanah serta penilaian nilai lahan,” jelas Dedie. Dana untuk pembebasan berasal dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Bogor. Sementara itu, Pemkot juga berencana mengajukan dukungan dana pembangunan jalan ke Kementerian PU, meski nominalnya masih relatif terjangkau sekitar Rp 5 miliar.
Dedie menekankan bahwa proyek ini harus tuntas dalam tahun ini mengingat pentingnya akses tersebut bagi mobilitas warga. Untuk itu, ia bahkan telah menemui Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, guna memaparkan kondisi di lapangan dan usulan jalur baru agar tidak terdampak bencana serupa.
Wamen PU menyarankan agar Pemkot segera mengajukan dokumen teknis resmi serta menjamin kesiapan lahan agar bantuan dari skema Inpres Jalan Daerah (IJD) bisa segera direalisasikan.
Selain itu, relokasi jaringan distribusi utama milik Perumda Tirta Pakuan yang terdampak proyek juga mulai dibahas. Direktur Utama Perumda, Rino Indira Gusniawan, menyatakan kesiapan mendukung relokasi demi kelangsungan layanan air bersih.
Dedie berharap kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMD bisa mempercepat penanganan dan mengurangi dampak pada aktivitas warga.
Sementara itu, sejak 22 April 2026, upaya awal perbaikan sudah dimulai dengan pengupasan aspal di lokasi longsor menggunakan alat berat. Fokus tahap awal adalah perbaikan tembok penahan tanah (TPT) yang diperkirakan memakan waktu sekitar dua bulan. Setelah rampung, area ambles tersebut direncanakan dijadikan ruang terbuka hijau.
“Untuk sementara, jalur lama dapat dilalui oleh kendaraan roda dua hingga akses baru siap digunakan,” tutup Dedie.***
