indate.net- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penegasan sistem yang berlaku di dunia pendidikan, salah satunya terkait larangan kegiatan study tour.
“Sistem yang berjalan, baik di Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan, perlu penegasan kembali. Salah satunya adalah mengenai larangan study tour,” ujarnya. Larangan tersebut, lanjut Dedi, berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga SMA.
“Ini berlaku untuk semua jenjang: SMA, SMP, SD, TK. Kegiatan yang tidak relevan dengan pendidikan seharusnya ditiadakan,” tambahnya.
Menurutnya, kegiatan seperti study tour menyebabkan meningkatnya biaya pendidikan dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana bantuan pendidikan dari pemerintah.
“Kegiatan seperti itu menyebabkan biaya pendidikan membengkak, yang berarti mengkhianati tujuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan subsidi yang diberikan. Itu tidak boleh terjadi,” tegas Dedi.
Ia mengingatkan bahwa BOS dan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) diberikan untuk memastikan pendidikan gratis bagi seluruh siswa.
“Kenapa saya bersikeras? Karena BOS dimaksudkan agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara gratis. Demikian juga BPMU, agar sekolah-sekolah bisa memberikan pendidikan tanpa biaya. Itu tujuannya,” jelasnya.
Dedi menyampaikan kekhawatirannya jika sekolah tetap mengadakan kegiatan di luar kurikulum seperti outclass atau study tour, maka belanja anggaran triliunan rupiah dari pemerintah menjadi tidak berarti.
“Kalau sekolah tetap mengadakan outclass, study tour, dan kegiatan lainnya, lalu apa arti dana triliunan yang dibelanjakan pemerintah untuk pendidikan?” ucapnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dari kegiatan-kegiatan tersebut, yang bisa menimbulkan keluhan dari orang tua.
“Kalau pada akhirnya biaya pendidikan tetap mahal, maka orang tua akan membicarakan sekolah, guru, dan kepala sekolah dengan nada negatif,” katanya.
Menutup pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa jika sistem pendidikan tidak berubah, maka tidak perlu lagi mengandalkan dana pendidikan dari pemerintah provinsi.
“Kalau begini terus, saya rasa Dinas Pendidikan tidak perlu lagi mengandalkan anggaran pendidikan. Kita jalankan saja sistem pendidikan liberal, dan dananya bisa saya alokasikan untuk hal lain,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa dana pemerintah akan sia-sia jika masyarakat masih merasa tidak puas terhadap sistem pendidikan.
“Percuma negara mengeluarkan triliunan rupiah, jika pada akhirnya orang tua masih mengeluh dan tidak percaya pada sekolah. Saya tidak ingin itu terjadi,” pungkasnya.(*)
